JAKARTA, 26 Juni 2026 - Pemahaman terhadap hak konstitusional menjadi bekal fundamental bagi setiap warga negara, khususnya generasi muda. Kesadaran inilah yang kini coba ditumbuhkan melalui kolaborasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Gerakan Muda Pemerhati Desa. Program Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara hadir bukan sekadar sebagai pelatihan biasa. Program ini merupakan ruang pembentukan karakter kebangsaan yang mengakar kuat pada nilai hukum dan demokrasi.

Kita diajak untuk mengenal lebih dalam hak-hak yang melekat dalam diri kita sebagai warga negara melalui program gratis dan bersertifikat ini. Pembelajaran yang digelar secara mandiri lewat MK Learning Centre dan Webinar Zoom pada 06 hingga 24 Juli 2026 dirancang agar fleksibel namun tetap berkualitas. Kita tidak hanya mendapat materi digital dan akses modul. Kita juga ditempa untuk menjadi agen perubahan yang memahami konstitusi sebagai landasan membangun desa. Ini adalah bentuk nyata dari upaya mendekatkan lembaga tinggi negara kepada masyarakat akar rumput.

Tantangan di tingkat desa masih banyak kita jumpai. Masih banyak kebijakan dan pembangunan yang berjalan tanpa partisipasi aktif warga karena minimnya pemahaman hukum. Budaya konstitusi di lingkungan desa perlu kita tumbuhkan. Generasi muda didorong untuk berani mengawasi, mengkritisi, sekaligus berkontribusi dalam pembangunan yang berkeadilan. Kesadaran hukum yang tumbuh dari desa akan menjadi pondasi kokoh bagi Indonesia yang berdaulat.

Pendaftaran hanya dibuka 25 hingga 28 Juni 2026. Kesempatan baik tidak pernah menunggu lama. Pintu ini terbuka lebar bagi kita yang aktif dalam kegiatan kepemudaan, kemahasiswaan, atau memang memiliki kepedulian pada isu demokrasi dan pembangunan desa. Kita kenali hak kita, pahami konstitusi, lalu bergerak membangun desa. Desa yang sadar konstitusi menjadikan Indonesia maju bukan lagi sekadar slogan. 

Kontributor : (M. ISHAQ MAULANA)