JAKARTA, 1 Juni 2026 – Momentum peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada hari ini, 1 Juni 2026, dinilai harus menjadi momentum krusial untuk mengevaluasi pembumian nilai-nilai ideologi bangsa di tingkat akar rumput. Gerakan Muda Pemerhati Desa (GMPD) secara tegas menyampaikan pandangan kritisnya bahwa keadilan sosial yang menjadi esensi sila kelima Pancasila belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat di kawasan pedesaan.

Sekretaris Jenderal GMPD, Asep Budiman, menyatakan bahwa refleksi Hari Lahir Pancasila tahun ini tidak boleh terjebak dalam serangkaian seremoni formalitas belaka. Menurutnya, tantangan nyata bangsa saat ini adalah bagaimana mengikis jurang ketimpangan ekonomi dan sosial yang masih menganga lebar antara kawasan urban dan pedesaan.

“Pancasila harus dihadirkan sebagai instrumen kesejahteraan yang hidup dan dirasakan langsung oleh warga desa, bukan sekadar komoditas narasi politik di ruang-ruang rapat perkotaan. Sikap kritis GMPD bertumpu pada realitas objektif : pembangunan nasional tidak akan mencapai target hakikinya selama desa-desa kita hanya ditempatkan sebagai objek pelengkap, bukan subjek utama pembangunan,” tegas Kang Asep, panggilan akrab Sekjen GMPD, dalam keterangan pers tertulisnya di Jakarta, Senin (1/6).

Asep menambahkan, tata kelola dana desa yang transparan serta akuntabilitas kebijakan publik lokal merupakan cerminan langsung dari implementasi nilai permusyawaratan yang jujur dan beradab. GMPD berkomitmen untuk terus mengambil peran sebagai mitra kritis yang mengawal jalannya roda pemerintahan dari tingkat terbawah guna memastikan setiap rupiah anggaran negara berdampak nyata pada produktivitas masyarakat.

Harapan Kolaborasi Global dan Sinergisitas Elemen Bangsa
Memasuki fase krusial transformasi nasional menuju Indonesia Emas 2045, GMPD menyerukan penghentian segala bentuk ego sektoral yang selama ini menghambat efektivitas pembangunan daerah. Keberadaan program strategis jangka panjang pemerintah, termasuk implementasi visi Asta Cita, dinilai memerlukan daya dukung kolaboratif yang terintegrasi secara nasional.

Dalam kaitan tersebut, GMPD merekomendasikan tiga langkah sinergis yang harus segera ditempuh oleh seluruh pemangku kepentingan :

• Dekonstruksi Sekat Birokrasi : Mendorong kemudahan integrasi investasi strategis dan sektor swasta masuk ke desa tanpa mendegradasi tatanan sosial, adat, serta kelestarian lingkungan setempat.

• Modernisasi Berbasis Kearifan Lokal : Mengakselerasi penetrasi teknologi digital dan inovasi tepat guna di pedesaan dengan tetap memelihara nilai gotong royong sebagai ruh asli Pancasila.

• Reposisi Pemuda Desa : Membuka ruang seluas-luasnya bagi generasi muda daerah untuk memimpin transformasi ekonomi, pertanian modern, dan tata kelola kelembagaan desa secara profesional.

GMPD meyakini bahwa kekuatan dan kedaulatan NKRI berada pada ketahanan domestik desa-desanya. Jika seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah pusat, akademisi, korporasi, hingga komunitas pemuda bersedia meleburkan visi dalam satu gerakan kolaboratif, maka kesejahteraan yang berkeadilan sosial bukan lagi menjadi target yang utopis.

“Sejarah mencatat bahwa fondasi dasar bangsa ini dirajut dari kekuatan masyarakat lokal. Oleh karena itu, mari kita jadikan momentum 1 Juni 2026 ini sebagai titik balik sinergi nasional. Jika desanya kuat, maka dengan sendirinya negaranya akan hebat,” tutup Kang Asep.