JAKARTA, 10 Juli 2026 – Dinamika penegakan hukum nasional kembali menjadi sorotan publik seiring mencuatnya pengusutan kasus dugaan tindak pidana korupsi di sektor komoditas strategis, yakni batu bara. Merespons situasi tersebut, Dewan Pengurus Pusat Gerakan Muda Pemerhati Desa (DPP GMPD) melalui Ketua Umumnya, Wahyu Irawan, M.M., mengeluarkan pernyataan sikap resmi demi mengawal integritas institusi hukum dan menjaga rasa keadilan di tengah masyarakat.

Wahyu Irawan menegaskan bahwa tata kelola sumber daya alam yang bersih dari praktik rasuah merupakan pilar penting bagi kedaulatan bangsa, yang dampaknya secara langsung memengaruhi kesejahteraan masyarakat hingga ke tingkat akar rumput di pedesaan.

"Sebagai representasi generasi muda yang peduli pada kemajuan daerah dan bangsa, GMPD memandang serius setiap upaya pemberantasan korupsi, terutama di sektor sumber daya alam seperti batu bara. Sektor ini harus dikelola dengan amanah untuk kemakmuran rakyat, bukan menjadi bancakan oknum tertentu," ujar Wahyu Irawan dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (10/7).

Guna menyikapi dinamika nasional tersebut, Wahyu Irawan, M.M. menyampaikan 6 poin maklumat dan sikap resmi organisasi:

1. Usut Tuntas Secara Profesional dan Transparan

GMPD menyatakan dukungan penuh kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara sektor batu bara ini secara profesional, transparan, dan berjalan sepenuhnya di atas koridor hukum yang berlaku.

2. Penegakan Hukum Independen Tanpa Intervensi

Kami mendorong dan mendesak agar proses penegakan hukum ini berjalan secara independen. Tidak boleh ada intervensi politik maupun tekanan dari pihak mana pun yang dapat mengaburkan substansi perkara hukum yang sedang berjalan.

3. Junjung Tinggi Asas Praduga Tak Bersalah

Di tengah derasnya arus opini publik, GMPD mengingatkan semua pihak untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) terhadap seluruh pihak yang sedang diperiksa, hingga nantinya ada putusan pengadilan resmi yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

4. Apresiasi Sinergi Antarlembaga Penegak Hukum

GMPD memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas sinergi yang solid antara Polri, Kejaksaan Agung, dan lembaga penegak hukum lainnya dalam komitmen bersama pemberantasan korupsi di tanah air. Kolaborasi ini merupakan modal kuat runtuhnya ego sektoral birokrasi hukum kita.

5. Hukum Harus Tegak Tanpa Pandang Bulu

Kami meminta dengan tegas agar setiap indikasi dan dugaan penyimpangan diusut secara menyeluruh, objektif berdasarkan alat bukti yang sah, serta dilakukan tanpa pandang bulu—siapa pun oknum di baliknya.

6. Jamin Keterbukan Informasi dan Akuntabilitas

GMPD mendukung penuh adanya keterbukaan informasi kepada publik dalam batas-batas yang diatur oleh hukum. Hal ini penting agar proses penegakan hukum tetap akuntabel dan tidak menimbulkan ruang syak wasangka di masyarakat.

Menutup rilis persnya, Ketua Umum GMPD berharap bahwa penuntasan kasus ini dapat berjalan linier dengan pemulihan hak-hak publik atas kekayaan alam dan stabilitas nasional.

"Besar harapan kami dari jajaran pemuda penggerak desa agar proses hukum yang sedang bergulir ini dapat memberikan kepastian hukum yang jelas, menghadirkan rasa keadilan yang nyata bagi rakyat, serta yang tidak kalah penting: menjaga dan merawat kepercayaan publik (public trust) terhadap institusi penegak hukum di Indonesia. Hukum harus menjadi panglima tertinggi yang melindungi hak-hak seluruh warga negara," pungkas Wahyu Irawan, M.M.

#WahyuIrawan #KetumGMPD #PemberantasanKorupsi #TegakkanHukum #TransparansiPolri #SinergiAparatHukum #KeadilanUntukRakyat #PemudaKawalHukum